Header Ads

“Investor Butuh Kenyamanan dan Keamanan Berusaha di Siantar”


LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Pengamanan investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mutlak harus didukung semua pihak. Jangan sampai, para investor yang akan maupun sedang berusaha di daerah kita, merasa tidak nyaman akibat berbagai macam kebijakan pemerintah daerah maupun pungutan-pungutan oknum-oknum tertentu yang tak jelas. Padahal, kalangan investor swasta merupakan penggerak lebih besar roda perekonomian dibanding pemerintah.


Hal itu dikemukakan Penjabat Walikota, Drs.Jumsadi Damanik SH,M.Hum saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorbang) khusus Bidang Ekonomi yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar di Ruang Data Balai Kota, Kamis pagi (20/10/2016). Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan cabang BUMN, Perbankan dan BUMD yang ada di Kota Pematangsiantar, para pengusaha swasta yang bergerak di berbagai sektor serta instansi terkait Pemko Pematangsiantar. Nara sumbernya, Dr.Galumbang Hutagalung, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI).

Pj Walikota mengakui, di Sumatera Utara dan di Kota Pematangsiantar sendiri, banyak pengusaha yang merasa tak nyaman akibat panjangnya birokrasi perijinan, adanya pungutan tak resmi serta banyaknya oknum-oknum mengatasnamakan organisasi tertentu yang kerap membuat pengeluaran pengusaha bertambah untuk hal-hal yang tak produktif.

“Karena itu, saat rapat dengan Kapolda Sumut yang dihadiri Gubsu, Bareskrim Polri, seluruh Kapolres di Sumatera Utara dan dihadiri kalangan pengusaha, pihak kepolisian diminta bertindak tegas mengawal investasi. Untuk itu, saya minta Rakorbang ini bisa memberikan kontribusi terhadap minat investor berusaha di Pematangsiantar. Tentunya, kita butuh inovasi-inovasi baru yang mendukung upaya tersebut”katanya seraya membuka acara tersebut.

Kepala Bappeda, Ir.Reinward Simanjuntak MM memaparkan, kegiatan ini dimaksudkan untuk terciptanya kesamaan persepsi tentang koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kapasitas koordinasi; terciptanya komitmen bersama dan sinergis dalam rangka percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan; serta meningkatnya pemahaman mengenai kebijakan dan program pembangunan kota sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan.
Reinward mengakui, potensi pengembangan ekonomi membutuhkan biaya yang cukup besar khususnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan. Di sisi lain kemampuan keuangan daerah relatif terbatas.

“Untuk itu, Pemko Pematangsiantar menyusun beberapa strategi, diantaranya meningkatkan kerjasama pembangunan dengan kalangan swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR) sebagai tanggungjawab sosial perusahaan,”katanya.


Penulis   : franki
Editor     : tagor

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.