Header Ads

Belajar dari Jepang, Perda Tidak Boleh Bertentangan dengan UU


LINTAS PUBLIK, Tim ahli dan tim delegasi Kemenkum HAM mendapatkan banyak pembelajaran dari sistem perundangan di Jepang. Selain regulasi langsing, tersinkronisasi, juga harus selaras dari UU hingga Peraturan Daerah (Perda).

"Setelah beberapa hari ini di Jepang bertemu dengan instansi pemerintah maupun akademisi dari beberapa perguruan tinggi dalam rangka tukar pengalaman dan membandingkan cara mengelola peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah di dapati beberapa kesamaan dan perbedaan antara Jepang dan Indonesia," kata Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono.

ilustrasi
Hal itu disampaikan dalam sela-sela riset regulasi training 'Study for the Amendment to the Law' di Osaka, Jepang yang dilaksanakan pada 12-22 Februari 2017. Dari Indonesia, training tersebut diikuti antara lain oleh Dirjen Peraturan Perundangan Prof Widodo Ekatjahjana, Ketua Program Studi S3 Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Adji Samekto, guru besar Universitas Andalas (Unand) Prof Saldi Isra, akademisi UGM Zainal Arifin Mochtar, akademisi Unand Feri Amsari, ahli hukum Refly Harun dan tim dari Ditjen PP Kemenkum HAM. Adapun dari Jepang diikuti oleh pejabat Kementerian Kehakiman setempat serta akademisi Jepang. Seluruh dana studi riset ini dibiayai oleh Pemerintah Jepang.

Persamaan dan perbedaan tersebut di antaranya adalah kewenangan pembentukan Perda. Yaitu Jepang dan Indonesia sama-sama menyadari sistem desentralisasi dengan model otonomi daerah merupakan langkah tepat untuk mengelola negara kesatuan dalam rangka semakin mendekatkan pelayanan kepada publik. Salah satu bentuk otonomi tersebut adalah dengan memberikan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, di mana kewenangan itu dicantumkan secara jelas dalam konstitusi.

"Letak perbedaannya antara Indonesia dan Jepang adalah dalam konstitusi Jepang, pencantuman kewenangan mengenai pembentukan peraturan daerah tersebut disertai dengan pencantuman secara tegas agar pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah dalam batas ketentuan undang-undang. Sedangkan di Indonesia batasan tersebut belum dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945," papar Bayu.

Akibatnya pemerintah daerah di Indonesia dalam praktiknya merasa memiliki kebebasan luas dalam pembentukan Perda.

"Bahkan muncul kecenderungan Perda-Perda yang dibentuk lepas dari sistem hukum nasional dan justru berdampak melemahkan negara kesatuan," cetus Bayu.

Kedua, Perda di Jepang dan di Indonesia sama-sama memiliki persamaan yaitu Perda yang dibentuk tetaplah memiliki batasan materi muatan yaitu hanya mengatur materi yang diperintahkan oleh UU atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda di Indonesia maupun Jepang juga boleh mengatur berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, namun materi yang diatur tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Perbedaannya adalah dalam hal pengawasannya, di Jepang dalam hal ditemukan Perda yang dianggap bermasalah pemerintah pusat memberikan instruksi kepada pemerintah daerah yang Perdanya dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi untuk diperbaiki tanpa ada kewenangan pembatalan," papar Bayu.

Di mana andaikata instruksi ini diabaikan maka persoalan ini akan dijadikan sengketa di pengadilan yang bebas dari kepentingan untuk memberikan tafsir akhir siapakah yang benar. Atas sengketa ini pengadilanlah yang akan memutuskan keabsahan Perda tersebut.

"Berbeda dengan Jepang, di Indonesia apabila terdapat Perda yang bermasalah maka internal pemerintahlah (Menteri Dalam Negeri atau gubernur) yang langsung mencabutnya tanpa ada kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membela diri ke pengadilan, melainkan hanya dapat mengajukan keberatan kepada Presiden," tutur Bayu.

Model konsep pengawasan seperti Jepang ini sebenarnya pernah juga diterapkan di Indonesia oleh UU 32 Tahun 2004 yang mana kemudian diubah oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Model pengawasan seperti Jepang ini akan efektif diterapkan dengan persyaratan budaya hukum dan kepercayaan antar penyelenggara pemerintahan tinggi yaitu oleh pemerintah daerah instruksi pemerintah pusat untuk memperbaiki Perda pada dasarnya dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus diikuti sepenuhnya.

Hal ini sebagaimana terjadi di Jepang yang sangat jarang muncul sengketa di pengadilan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena persoalan Perda. Sebaliknya model Jepang ini akan sulit diterapkan jika budaya hukum dan kepercayaan antar pemerintah pusat dan daerah rendah, di mana pemerintah daerah yang Perdanya ditegur untuk diperbaiki tidak memperdulikan instruksi perbaikan tersebut karena dianggap tidak mengikat yang pada akhirnya akan berujung pada sengketa berlarut-larut di pengadilan

"Untuk itu paket kebijakan penataan regulasi termasuk di dalamnya regulasi di tingkat daerah yang digagas oleh Presiden pada dasarnya adalah langkah baik yang perlu diarahkan untuk tidak sekedar membatalkan atau mencabut Perda yang sudah dbentuk sebagaimana baru-baru ini dilakukan, melainkan bagaimana mengektifikan mekanisme pemberian instruksi untuk melakukan perbaikan terhadap Perda-perda yang dianggap bermasalah tersebut, mengingat mekanisme ini akan mencegah kerugian negara akibat biaya yang terlanjur dikeluarkan untuk biaya pembuatan Perda. Meskipun mekanisme instruksi perbaikan ini tidak akan efektif sepanjang budaya hukum penyelenggara pemerintahan daerah belum tinggi sebagaimana di Jepang," papar Bayu.

Untuk menjamin kesatuan hukum di tingkat daerah dengan hukum di tingkat nasional, pemerintah Jepang juga menempatkan instansi vertikal di daerah. Konsep seperti Jepang ini sebenarnya sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia saat ini dengan menempatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi.

"Namun keberadaan kantor wilayah di Indonesia ini belumlah sekuat kantor wilayah di Jepang mengingat belum ada suatu aturan yang mewajibkan pemerintah daerah dalam menyusun Perda untuk berkonsultasi dengan Kantor Wilayah tersebut," cetus Bayu.

Untuk itu dalam kaitannya dengan program reformasi hukum yang saat ini dijalankan oleh Presiden, maka menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan peran dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Indonesia.

"Hal itu untuk memberikan supervisi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah agar tidak muncul lagi banyak Perda bermasalah seperti saat ini," pungkas Bayu.

Sebagaimana diketahui, pada Juni 2016, Pemerintah Joko Widodo menghapus 3 ribu Perda lebih yang bermasalah. Namun hingga saat ini, masih ada 62 ribuan regulasi yang perlu diharmonisasikan satu dengan lainnya.



Sumber      : detik/t


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.