Header Ads

Mendagri Harapkan Tak Ada Lagi Kepala Daerah Se-Sumut Terkena OTT KPK


LINTAS PUBLIK-MEDAN, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah, SE, MM hadir pada pengarahan Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Forkopimda dan Walikota/Bupati Se-Sumatera Utara di aula Martabe kantor Gubernur, Jumat sore, (15/9/2017).

Dalam arahannya, Mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumbagut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga diharapkannya ke depan tidak akan ada lagi kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih lanjut dikatakan Mendagri, adapun yang menjadi area rawan korupsi yakni masalah perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan dan lainnya.


“Untuk masalah belanja barang dan jasa 95 persen lebih mahal biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dibadingkan swasta,” ujar Tjahyo.

Selanjutnya untuk pokok permasalahan yang selama ini menjadi potensi korupsi tersebut, dipaparkan Tjahyo seperti perencanaan anggaran, diantaranya ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan APBD, tahapan penyusunan anggaran yang tidak dilalui seluruhnya, proses pembahasan anggaran dengan DPRD yang belum seluruhnya sesuai ketentuan.

“Hasil evaluasi Mendagri atas RAPBD belum seluruhnya ditindaklanjuti, hingga dokumen pelaksanaan anggaran belum seluruhnya ditandatangani,” papar Tjahyo.

Dalam kesempatan itu, Tjahyo memaparkan bagaimana hubungan tata kelola pemerintah pusat dengan daerah agar lebih efektif dan efisien, tatanan hukum dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka penguatan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tjahyo juga memaparkan bahwa mulai Agustus 2018 mendatang, sudah masuk tahapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Oleh karena itu, sebut Tjahyo, Presiden sudah menargetkan sebelum akhir tahun 2018, pembangunan infrastruktur sudah selesai dan hal lain yang perlu dioptimalkan bisa dilakukan sambil berjalannya Pileg dan Pilpres.

“Tahun 2018 kita akan menggelar 171 Pilkada yakni 17 Provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pilkada sukses kalau partisipasi pemilih tinggi. Saya yakin Gubsu dan kepala daerah di sini akan dapat bekerjasama dengan aparat keamanan untuk menjadikan Pilkada Sumut berjalan dengan lancar dan aman,” kata Tjahyo.

Sebelumnya, Mendagri juga menyerahkan SK Wakil Bupati Batubara menjadi Pelaksana Tugas Bupati Batubara. SK yang ditandatangani Mendagri, Tjahyo Kumolo bernomor 132.12/4.236/SJ, tanggal 14 September 2017 kepada Gubsu Tengku Erry Nuradi, selanjutnya Gubsu Tengku Erry Nuradi menyerahkan SK tersebut kepada Wakil Bupati Batubara, RM Harry Nugroho. SK tersebut diterbitkan berkenaan dengan penahanan Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek di kabupaten Batubara.

Sementara itu, Gubsu, Tengku Erry Nuradi melaporkan kepada Mendagri, bahwa hubungan seluruh komponen strategis masyarakat dengan pemerintah daerah di sumut, tetap berjalan cukup baik, harmonis sehingga kondisi sosial dan kemasyarakatan di daerah ini berjalan kondusif.

Tampak hadir Gubsu, Tengku Erry Nuradi, Plt Deputi BNPP, Robert Simbolon, Direktur Bina Ideologi, Prabawa Eka, Wakil Ketua DPRD Sumut, HT Milwan Forkopimda Sumut dan Medan, Walikota/Bupati Se-Sumut, OPD Provsu dan Medan.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI




Penulis      : franki/rel
Editor        : tagor

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.