Header Ads

Kerja Sama Siber, Sejumlah Ahli Australia Akan Sambangi Indonesia


LINTAS PUBLIK - JAKARTA,  Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (02/10/2017).

Grigson mengatakan bahwa pertemuan tersebut untuk membahas kerja sama siber antara Australia-Indonesia yang sudah dijalin kedua negara.

Saat menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pun telah bertemu dengan Kalla.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Pertemuan digelar di kantor Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (02/10/2017).
Menurut Grigson, dalam pertemuan kedua petinggi negara itu, kerja sama siber antara Australia-Indonesia sempat disinggung.

Bahkan lebih jauh sebelumnya, Menteri Pembantu Perdana Menteri Bidang Pertahanan Siber Australia, Daniel Thomas Tehan, juga sudah sempat berkunjung ke Tanah Air. Dan Tehan juga sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Wiranto di Singapura.

"Dua menteri itu telah berdiskusi penguatan kerja sama antarnegara. Kedua negara memiliki sudut pandang yang sama tentang pentingnya penguatan pertahanan siber dari berbagai ancaman yang ada," kata dia.

Menurut Grigson, sebagai wujud kerja sama antarnegara, sejumlah ahli di bidang siber asal Australia akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Grigson pun berharap sejumlah ahli dari Indonesia bisa berkunjung ke Negara Kangguru.

"Isu siber sangat penting untuk kita, Australia dan Indonesia punya tantangan yang sama terkait masalah ini. Kami akan melihat dan mempertimbangkan untuk penguatan kerja sama," tutur dia.

Diketahui, Indonesia tengah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dirumuskan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2017.

Awalnya, BSSN ditargetkan terbentuk paling lama pada September 2017 atau empat bulan dari sejak BSSN ditetapkan Presiden RI Joko Widodo pada Mei lalu.

Namun, hingga kini badan tersebut belum terbentuk. Padahal, masalah keamanan siber di Indonesia potensial terjadi dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia yakni 132 juta pengguna internet. (komp/t)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.