Header Ads

KPP Pratama Pematangsiantar Terapkan Zona Integritas Anti KKN


LINTAS PUBLIK-SIANTAR,Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar mencanangkan zona integritas anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal ini terlihat ketika dibukanya sosialisasi dengan thema Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,Senin siang (27/11/2017).

Kepala KPP Pratama Pematang Siantar, Johnny Sirait, mengatakan di Indonesia, KPP Pratama Pematang Siantar adalah yang pertama membuat pencanangan zona integritas bebas korupsi.


"Untuk kantor pelayanan pajak, kami lah yang pertama mencanangkan zona integritas bebas korupsi, sebelum ada intruksi dari dirjen pajak, kami telah lakukan. Kami akan terus berubah ke arah yang baik," katanya.

Sambung Johnny, dalam rangka zona integritas, yang pertama mereka lakukan menerbitkan NPWP dalam satu jam kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Kemudian efisiensi biaya-biaya operasional serta pegawai yang bertugas ke lapangan untuk bertemu dengan wajib pajak harus lebih dari satu pegawai.

"Karena kalau sendiri-sendiri akan ada cela untuk korupsi, makanya lebih dari satu orang yang menjumpai wajib pajak. Lalu wajib pajak tidak boleh masuk ruangan saya, yang boleh hanya sekretaris saya," ucap Johnny.

Surat yang masuk ke dalam ruangan pejabat KPP Pematangsiantar, katanya, selesai pada hari itu juga untuk memberi kepastian. Lalu wajib pajak harus didampingi beberapa pegawai yang terkait, jika ingin bertemu dengan pejabat KPP Pematang Siantar.

"KPP Pratama juga menyediakan layanan pengaduan yang fast response apabila ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme,"rincinya

Semua aktivitas yang berkaitan dengan wajib pajak, kata Johnny, dapat dimonitor by system, baik petugas mau pun materi yang dibicarakan. Dia menambahkan, monitoring penyelesaian dan pengadministrian permasalahan wajib pajak yang menjadi wewenang Kanwil/KPDJP

"Semua pelayanan dan pengawasan yang diberikan oleh KPP Pratama Siantar tidak dipungut biaya. Lalu proses pengukuhan pengusaha kena pajak dalam 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Jadi sistem ini dibuat agar tidak ada korupsi di KPP Pratama Pematang Siantar,"tambahnya

Jika ada pegawai KPP Pratama Pematang Siantar yang melakukan korupsi, ia sendiri yang akan menyerahkannya ke pihak yang berwajib dan tidak akan menutupinya.

"Tidak akan saya tutup-tutupi jika ada yang korupsi di KPP Pratama Siantar. Dulu Gayus Tambunan itu anak buah saya, tapi saya tidak seperti Gayus ya,"ujar Johnny merinci.

LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI




Penulis    : franki
Editor      : tagor

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.