Header Ads

Dalam Rapimnas, Golkar Tegaskan Kembali Dukung Jokowi di Pilpres 2019


LINTAS PUBLIK - JAKARTA,  Partai Golkar akan kembali menegaskan dukungan untuk Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019.

Penegasan dukungan tersebut akan dilakukan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Senin (18/12/2017).

"Kami akan membuat pernyataan politik di dalam pernyataan politik itu ada pengukuhan kembali, penegasan mencalonkan Bapak Jokowi kembali sebagai capres 2019," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di JCC, Senayan, Jakarta, Senin.

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di sela Rakornis Partai Golkar di Menara
Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017).
Adapun Jokowi dijadwalkan hadir pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Senin malam. Namun, Nurdin membantah jika kehadiran Jokowi sekaligus sebagai calon Presiden dari Golkar.

Menurutnya, Jokowi hadir sebagai Presiden dan pembina politik yang menaungi semua partai politik.

Jokowi, kata dia, akan memberikan motivasi kepada Golkar dalam menyelesaikan masalah internalnya untuk menyongsong kontestasi politik.

"Ini tentu akan memberikan spirit luar biasa kepada seluruh kader Partai Golkar," kata dia.

Untuk diketahui, Partai Golkar menggelar rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 18-20 Desember 2017.

Rapimnas dan Munaslub tersebut digelar dalam rangka melaporkan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.

Beberapa agenda yang direncanakan, selain memilih ketua umum baru yakni perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Meski mengagendakan memilih ketua umum baru, Ketua DPP Golkar Yahya Zaini menyatakan hampir pasti tak dibuka pendaftaran calon ketua umum sebab saat ini semua suara bulat mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru.

Adapun Airlangga dipilih sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.


Sumber   : kompas 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.