Header Ads

Ketua KPK Tegaskan Bakal Ada Petahana Tersandung Korupsi


LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan sinyal bakal ada petahana di Pilkada Serentak 2018 yang tersandung kasus korupsi.

"Ada beberapa yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat, mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu," ujar Agus saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).

Hanya saja Agus tak merinci jumlah petahana yang terindikasi korupsi. Menurut dia, kandidat kepala daerah yang terendus KPK melakukan korupsi bukan hanya petahana.

Agus Rahardjo
"Ada yang petahana, ada yang sudah berhenti dari jabatannya tapi sekarang maju untuk pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi," kata dia.

Agus juga tak mengungkapkan identitas calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Termasuk dari daerah mana saja.

"Kalau monitoring kan kita silent, luas tidak hanya Jawa, di banyak tempat. Jadi mohon maaf saya enggak bisa mengungkapkan itu," ucap Ketua KPK Agus.

Lintas Publik membagikan tautan
Diterbitkan oleh Tagor Leo22 jam
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, 9 calon Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematangsiantar lolos dalam tahapan administrasi yang dilakukan panitia seleksi. ...
LINTASPUBLIK.COM

Tak Hanya Sekali

Agus Rahardjo tak hanya sekali ini mengungkapkan hal tersebut. Hal yang sama dikatakannya usai KPK menangkap calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun, bersama anaknya, Adriatma Dwi Putra yang merupakan Wali Kota Kendari, Rabu 28 Februari 2018.

Saat itu, Ketua KPK menegaskan, masih ada beberapa calon kepala daerah di Pilkada 2018 yang tidak lama lagi menjadi tersangka korupsi.

"Jadi sebenarnya, kami sudah mempelajari juga, karena ada beberapa calon kepala daerah yang mau kompetisi di pilkada yang akan datang ini. Padahal, kami tahu persis yang bersangkutan tidak akan lama lagi jadi tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Jakarta Selatan, Rabu.

Agus mengatakan, pihaknya tengah mendiskusikan tentang pengumuman ke publik terkait status calon kepala daerah itu. Sebab, dia menilai hal tersebut dilakukan agar publik tidak salah dalam memilih calon pemimpinnya.

"Kita sedang diskusi apakah sebaiknya kami menyampaikan saja, supaya rakyat tidak salah pilih," Agus menjelaskan.


Sumber   : liputan6


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.