Header Ads

Dewan Pers Klarifikasi Berita Soal Usulan Perubahan Tanggal HPN


LINTAS PUBLIK - JAKARTA – Untuk menyikapi berkembangnya berita tentang usulan perubahan Hari Pers Nasional (HPN), Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo memberikan konfirmasi bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan statement soal itu.

“Kalau ada yang menyebutkan usulan atas nama Dewan Pers itu hoax,” ujarnya pada acara konferensi pers di kantornya Jl Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (20/4/2018).

Pengurus Dewan Pers memberikan klarifikasi soal berita hoax tentang usulan perubahan tanggal HPN. 
Menurutnya berita itu ditulis oleh salah satu media secara sepihak, tanpa uji informasi bahkan konfirmasi ke Dewan Pers. “Mungkin saja usulan itu berasal dari salah satu organisasi kewartawanan. Selama ada dasarnya, silakan saja. Tapi itu bukan usulan dari kami,” kata Yosef didampingi wakilnya Achmad Djauhar dan anggota Hendry Ch. Bangun dan Nezar Patria. Menurutnya organisasi pers saat ini ada tujuh yaitu PWI, AJI, IJTI, PRSSNI, SPS, ATVSI, dan ATVLI.

Yosef mengatakan pihaknya perlu memberikan konfirmasi karena pemberitaan tersebut sudah menimbulkan keresahan di kalangan insan pers. “Jadi, ini perlu diluruskan bahwa Dewan Pers sama sekali tidak pernah mengusulkan kepada pemerintah tentang perubahan tanggal HPN yang mana selama ini secara rutin dirayakan tiap tanggal 9 Februari,” tandasnya sambil mengingatkan agar pelaku media selalu menyajikan berita yang faktual dan anti hoax.

Hendry menambahkan seiring banyaknya muncul media baru yang umumnya media online, jumlah keluhan masyarakat terhadap jurnalisme meningkat.

“Tahun 2017 kami menerima aduan sekitar 800, adapun tahun 2016 sekitar 700 dan tahun 2015 sekitar 500 aduan. “Berbagai macam aduan dari masyarakat masuk ke Dewan Pers. Jenis aduan yang menonjol dari masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, antara lain mengundang 10 wartawan tapi yang hadir lebih 50 orang, wartawan suka memaksa minta diajak melakukan suatu kunjungan, dan sebagainya.

Menurutnya saat ini diperkirakan ada sekitar 8.000 media baru yang bermunculan di negeri ini. “Tapi yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers baru sekitar 200 media cetak maupun elektronik,” paparnya.

Sumber   : poskota 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.