Header Ads

Usai Unjuk Rasa, PAUD Masyarakat Sampaikan 7 Poin Aspirasi ke DPRD Siantar


LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Usai melaksanakan aksi unjuk rasa (unras) saat pelantikan pengurus HIMPAUDI Kota Pematangsiantar periode 2018-2022 beberapa hari lalu, persatuan PAUD Masyarakat mendatangi DPRD Kota Pematangsiantar untuk menindak lanjuti surat yang mereka sampaikan kepada lembaga perwakilan rakyat tersebut, Kamis (26/7/2018).

Berjumlah puluhan orang, Ruben Sitompul selaku koordinator sempat diterima anggota DPRD komisi II, Frans Herbert Siahaan dan Henry Dunand Sinaga. Hanya saja, belum adanya jadwal dan delegasi dari pimpinan DPRD Siantar, membuat mereka tak bisa berbuat banyak.

BACA JUGA  Langgar AD/ART, Pengurus HIMPAUDI Siantar yang Mau Dilantik Diprotes Guru-guru

BACA JUGA  Pelantikan Isteri Wakil Walikota Siantar Sebagai Ketua HIMPAUDI Diprotes


" Kali ini kami hanya bisa mendengar aspirasi dari bapak/ibu, nanti kita jadwalkan RDP setelah pimpinan menindak lanjuti surat dari bapak/ibu sekalian," ujar Henry.

Ruben Sitompul usai menyampaikan keluhan kepada komisi II mengatakan ada tujuh poin aspirasi persatuan PAUD masyarakat yang disuarakan kepada DPRD Kota Pematangsiantar. Seperti pengusutan pengurus HIMPAUDI Kota Pematangsiantar yang melanggar AD/ART, pemerataan tunjungan guru dan tenaga kependidikan PAUD masyarakat dan sanggar anak balita (SAB) binaan PKK yang mendapat honor Rp 550.000, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Masyarakat juga agar diberi SK sebagaimana yang diberikan pemerintah kota terhadap SAB. Kemudian agar kesejahteraan diberikan lagi kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD atau juga aneka tunjangan yang sesuai dengan undang-undang terhadap guru-guru swasta dan PAUD.

Poin lainnya yang mereka perjuangkan, agar diberikan kesehatan pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap guru-guru PAUD yang difasilitasi atau dibiayai pemerintah agar mutu pendidikan terhadap anak PAUD semakin baik, hal ini karena honor yang diterima oleh guru-guru PAUD sangat minim yang bahkan ada yang hanya menerima Rp 150.000 perbulannya.

" Kami juga meminta kepada anggota dewan agar aktif dalam kegiatan kegiatan PAUD khususnya dalam perlombaan, agar anak-anak dan orang tua murid yang kami bina melihat bahwa PAUD juga diperhatiian oleh para dewan sebagai pendengar aspirasi rakyat. Dan terakhir memberikan informasi untuk pengembangan guru maupun tenaga kependidikan untuk pengembangan PAUD baik berupa program beasiswa untuk S1 PAUD, bantuan fasilitas dan lain sebagainya," ucap Ruben.

Penulis   : franki
Editor     : tagor

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.