Header Ads

14 Purnawirawan TNI Jadi Caleg PDIP di 2019, Ini Daftarnya


LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Empat belas purnawirawan TNI bergabung dan jadi caleg PDIP di Pemilu 2019. Para purnawirawan tersebut juga akan membantu pemenangan Jokowi.

Mereka adalah Marsda (Purn) Yan Manggesa, Laksda (Purn) Yuhastihar, Mayjen (Purn) Ch H Sidabutar, Mayjen (Purn) Bambang Haryanto, Marsda (Purn) Benedictus Widjanarko, Marsma (Purn) Johanes Urip Utomo, Marsda (Purn) Warsono, Kolonel (Purn) Hargo Yuwono, Mayjen (Purn) Sakkan Tampubolon, Kolonel (Purn) Agus Zulkarnain, Brigjen (Purn) Syukran Hambali, Mayjen (Purn) Sturman Pandjaitan, Kolonel (Purn) Sanius Abastari dan Kolonel (Purn) S Marzuki. Empat belas purnawirawan TNI ini hadir dalam acara pembekalan Bacaleg di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro 58, Jakarta, Rabu (1/8/2018).


"Kita sangat mengapresiasi kesiapan para purnawirawan TNI. Beliau-beliau adalah para patriot bangsa, yang nasionalismenya tidak perlu diragukan dan senafas dengan PDI Perjuangan," kata Hasto.

Di depan para purnawirawan, Hasto bicara soal pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 23 Agustus 1945 oleh Bung Karno. Badan Keamanan Rakyat adalah cikal bakal ABRI yang kemudian menjadi TNI. Hasto mengatakan, pembentukan "angkatan bersenjata" tak lepas dari dialektika pemikiran Bung Karno dalam pidato Indonesia Menggugat pada 1930 bahwa Indonesia akan merdeka ketika Pasifik membara karena Perang Dunia.

"Maka Bung Karno memilih bekerja sama dengan Jepang, dan kemudian membentuk PETA (Pembela Tanah Air) sebagai cikal bakal ABRI, yang merupakan integrasi dari seluruh kekuatan bersenjata Indonesia, mengingat revolusi fisik saat itu menghadirkan banyak laskar rakyat sebagai pembentuk jati diri TNI yang berasal dari rakyat", ujar Hasto.

Lebih jauh, Hasto menegaskan, PDIP konsisten mendorong netralitas TNI. "Namanya TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dalam negara," tegas Hasto kepada para purnawirawan yang kini mulai berpolitik.

Soal netralitas ini, kata Hasto, juga didukung oleh pandangan PDIP bahwa TNI adalah alat negara. "Itu juga yang membuat Presiden ke-5 RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah memandang latar belakang identitas ketika memilih pejabat TNI," ujar Hasto.

Sumber  : det 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.