Header Ads

Pengisian Kursi Wakil Gubernur DKI Molor Lagi… Molor Lagi!


LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Pengisian kursi Wakil Gubernur DKI bakal molor lagi. Meski sudah terbentuk panitia seleksi dari dua parpol pengusung, namun tiga nama yang diusulkan belum diproses. Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta masih menunda pelaksanaan uji kelayakan atau fit and propertest.

M.Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, mengakui pertemuan belum terlaksana. Namun,ia mejajikan pekan depan sudah ada pertemuan tersebut. “Iya saya akan mengadakan pertemuan dengan PKS. Senin ini,” kata Taufik, Sabtu (19/1/2019).

Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik
Taufik mengatakan, pertemuan tersebut baru sebatas penyerahan tugas kepada panelis dari kedua partai. “Pimpinan partai ketemu, setelah itu kita serahkan pada panelis,” ujarnya.

Proses fit and proper test ditargetkan selesai Januari 2019. “Enggak usah pakai target, pokoknya beres,” ujar Taufik.

Dirinya sudah ditugaskan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menuntaskan masalah tersebut. “Saya diperintah khusus agar masalah Wakil Gubernur ini segera terisi agar tugas Pak Anies bisa lebih ringan dalam menuntaskan pesoalan Jakarta,”katanya.

Akan ada empat panelis menguji kandidat wagub DKI yang disodorkan PKS untuk menggantikan Sandiaga Uno. PKS dan Gerindra merupakan partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Seperti diketahui Sandi mundur dari wagub karena jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo yang jadi calon presiden.

Tim Panelis terdiri dari Wakil DPD Gerindra DKI Syarif dan peneliti LIPI Siti Zuhro. Sementara dari pihak PKS, panelisnya adalah pakar kebijakan publik Eko Prasojo dan pengamat politik Ubedilah.

Adapun tiga kandidat wagub dari PKS yang akan diuji yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah (DSW) DPW PKS DKI Ahmad Suhaimi. Dari tiga nama itu, dua di antaranya disodorkan ke Gubernur Anies Baswedan, untuk selanjutnya dipilih DPRD DKI melalui mekanisme voting pasa Sidang Paripurna.

sumber   : posk 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.