Header Ads

3 OPD di Siantar Tak Dilakukan Seleksi Terbuka Patut Dicurigai


LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tertanggal 12 Juni 2019 mengumumkan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama (JPT).

Dalam pengumuman itu, tersedia 8 formasi jabatan yang lowong yakni Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar, Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar.

BACA JUGA  Bah! Kepala BKD Zainal Siahaan Ngaku Belum Lihat Rekomendasi KASN Soal Nonjobkan Pejabat ke Komisi I DPRD Siantar

Parsaoran Simorangkir (kiri) dan Azman Rizal, SH
Namun, nyatanya Pemko Pematangsiantar masih memiliki 3 lagi jabatan tinggi pratama (eselon 2b) yang dijabat Pelaksana tugas (Plt). Seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Artinya, Pemko Siantar tidak membuka seleksi terbuka untuk tiga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diatas. Pemko beralasan tidak memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan seleksi terbuka.

Hal itu diuatarakan Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Karir dan Promosi, Parsaoran Simorangkir saat ditemui ruang kerjanya, Jumat pagi (14/6/2019).

Parsaoran Simorangkir merinci untuk satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut seleksi menghabiskan biaya sebesar Rp 2,5 juta. Dengan perkiraan pendaftar 60 orang. Namun, Parsaoran menutup rapat-rapat berapa sebenarnya anggaran dialokasikan untuk seleksi terbuka tersebut.

Dirinya juga tidak memberikan rincian berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan seandainya membuka seleksi untuk ke 11 OPD yang masih Plt sekarang ini.

"Kalau kita buka untuk semua, kita kuatirkan dananya tidak sanggup. Anggarannya saya tahu tapi persisnya kurang tahu. Yang dianggarkan untuk 60 orang yang akan ikut seleksi," ucapnya.

Hanya saja, ketika dipertanyakan kembali apa pertimbangan BKD untuk mendahulukan 8 OPD dan mengesampingkan 3 OPD lainnya, Parsaoran tidak memberi rincian. Menurutnya, semua itu tergantung kebijakan pimpinan atau wali kota. Saat ditanyakan juga bagaimana jika kelak jumlah pendaftar lebih dari 60 orang, Parsaoran tetap tak mau memberi alasan pasti.

"Yang kita prediksi tidak sampai 60 orang" jelasnya.

Sementara Azman Rizal selaku pemerhati menilai bahwa kebijakan Walikota tidak mengikutsertakan 3 OPD (PUPR, Dinas Koperasi, Bappeda) untuk dilakukan seleksi terbuka sangat keliru dan patut dicurigai.

Alasan anggaran tersebut ia kuatirkan hanya dibuat-buat dan bisa jadi mengarah pemborosan.

"Masa masalah anggaran?, justru tidak diikutkan 3 OPD diatas malah menimbulkan pemborosan. Pemko pastinya membuat lagi seleksi terbuka hanya untuk 3 OPD itu. Kenapa gak disatukan?, patut dicurigai ini,"kata Azman.

Penulis  : franki
Editor    : tagor

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.