Header Ads

Pakar Hukum: Bambang Widjojanto Bisa Rusak Citra Peradilan


LINTAS PUBLIK - JAKARTA,  Posisi Bambang Widjojanto sebagai tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bisa merusak citra peradilan di Indonesia. Pasalnya Bambang dianggap telah melanggar kode etik advokat.

Pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Usfunan menilai Bambang tidak bisa beracara ketika masih menjabat sebagai pejabat pemerintah. Diketahui BW menjabat sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembanvgunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Bambang Widjojanto, Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo-Sandi, dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.
“Memang dalam konteks ini kan kalau kita lihat di UU Advokat dan kemudian kode etik di advokat sendiri mengatakan bahwa orang atau advokat yang sedang menjabat sebagai pegawai atau pejabat dalam pemerintahan dia tidak boleh beracara,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

“Dalam konteks dan etika yang harus dipegang oleh pengacara yang terikat pada kode itu sendiri,” imbuhnya.

Dia menilai pihak yang melaporkan Bambang ke Peradi tidak bisa dituding untuk menghalangi kegiatan mantan Wakil Ketua KPK itu membela Prabowo-Sandi. Namun, ia melihat pelaporan itu sebagai upaya penegakan etika profesi advokat yang ada di dalam aturan.

Jimmy memandang persoalan itu bukan hanya terkait jabatan. Ia mengatakan pernyataan Bambang terkait MK sebagai bagian dari rezim korup jika menolak dalil permohonan Prabowo-Sandi juga merupakan persoalan.

Dia menyebut Bambang keliru karena meneptakan dirinya sebagai pihak yang paling bersih dan antikorupsi. Sikap itu, lanjutnya, berbahaya jika ditiru oleh advokat lain.

“Nah kalau itu yang terjadi maka citra dunia peradilan, citra pemikiran masyarakat semakin tidak baik lagi kepada pengadilan. Padahal di satu sisi Indonesia ini negara hukum di mana persoalan-persoalan hukum harus diselesaikan di pengadilan. Ketika orang sekelas BW mengatakan seperti itu maka sama saja mengajarkan masyarakat mulai tidak mmpercayai mekanisme-mekanisme hukum yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jimmy menyarankan Peradi melakukan pemeriksaan terhadap Bambang. Ia juga menyarankan Peradi melihat dampak yang terjadi dalam mengambil keputusan terhadap Bambang. Peradi, kata dia, jangan mengambil keputusan yang nantinya dapat merendahkan kode etik advokat.

“Kalau semua advokat berargumen seperti itu di pengadilan-pengadilan negeri ‘pokoknya kalau hakim tidak mengikuti dalil kami, hakim semua rusak’ nah itu kan rusak negara ini kalau semua menggunakan pemikiran seperti itu. Oleh karena itu Peradi harus mengambil sikap ini persoalan etika dari pernyataan itu supaya tidak diikuti advokat-advokat lain,” paparnya.

“Yang kedua persoalan dari kode etik profesi tadi terkait kelayakan dari seorang yang masih menjadi bagian dari pemerintah tapi kemudian dia beracara padalah itu kan seharusnya tidak bisa,” tutup Jimmy.

sumber  : posk 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.