Header Ads

GMKI Minta GTPP Covid-19 Tidak Bekerja Seremonial


LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Pematangsiantar menyoroti buruknya kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pematangsiantar, termasuk soal adanya dugaan korupsi dari dana Bantuan Sosial (Bansos). Untuk persoalan dugaan korupsi, GMKI meminta DPRD Pematangsiantar segera mungkin membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkapnya.

Desakan ini disampaikan GMKI dalam aksi unjuk rasa yang digelar di pintu masuk gedung DPRD, Senin (6/7/2020).


Koordinator aksi, May Luther Dewanto Sinaga, yang sekaligus sebagai ketua GMKI Siantar-Simalungun menilai penyaluran bansos tidak transparan dan bansos dinilai dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan ini, kata May Luther, dapat dilihat dari pembagian bansos yang tidak tepat sasaran. Untuk itu massa meminta DPRD mendengarkan keluhan warga.

“DPRD diminta membentuk pansus dugaan korupsi bansos,” kata May Luther dalam orasinya seraya meminta DPRD Pematangsiantar agar merancang Peraturan Daerah (Perda) mengenai protokol kesehatan sebagai suatu payung hukum bagi petugas menertibkan warga yang tidak patuh.

Pada kesempatan itu, massa meminta GTPP Covid-19 Kota Pematangsiantar untuk bekerja, tidak sebatas seremonial tetapi harus dengan tindakan nyata. Menurut GMKI, sejauh ini kinerja GTPP Covid-19 Pematangsiantar jauh dari harapan, malah kehabisan ide dan energi dan ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya pasien terpapar-Covid-19.

Bukti buruknya kerja GTPP Covid-19 Pematangsiantar di mata GMKI adalah kegiatan masyarakat sekarang ini yang menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan, jarang ditertibkan . Atas permasalahan itu, GMKI meminta GTPP bekerja maksimal termasuk untuk menertibkan hiburan malam, wahana, cafe, rumah ibadah yang belum mendapat rekomendasi dari GTPP Pematangsiantar.

“Penanganan virus ini dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah melalui GTPP. Ternyata tidak maksimal. Bahkan diluar harapan. Berbagai kebijakan dan upaya GTPP tidak sesuai ekspektasi. Terbukti, angka positif Covid-19 terus meningkat hingga 50 lebih pasien,” kata May Luther


Sebelum mengakhir unjuk rasa, mahasiswa meminta GTPP Covid-19 Pematangsiantar gencar melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat, dan langkah ini bisa melibatkan unsur universitas, tokoh budaya, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Mahasiswa juga meminta GTPP memberikan subsidi bagi pelajar asal Pematangsiantar di luar daerah, tenaga medis dan biaya rapid test untuk syarat perjalanan bagi pelajar asal Pematangsiantar.

Sebagaimana diketahui, saat unjuk rasa di kantor DPRD dan GTPP Covid-19, tidak satu pun penjabat yang menerima GMKI. Mereka kecewa dan meluapkannya dengan menaburkan bunga di depan pintu masuk. Tabur bunga ini sebagai bentuk matinya semangat DPRD dan GTPP Covid-19 untuk menangani sebaran virus.

Penulis  : franki
Editor    : tagor

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.