Header Ads

Pemain Sevilla merayakan kemenangan mereka atas AS Roma. (instagram/@sevillafc)


LINTAS PUBLIK, Pemerintah akan segera merilis program Bansos Produktif bagi perkuatan permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan (unbankable) dengan anggaran sebesar Rp 28,8 Trilliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), Teten Masduki dalam siaran persnya di Jakarta Kamis (6/8). "Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang masing-masing mendapat modal usaha Rp2,4 juta," papar Teten.

Menkop UKM Teten Masduki bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.(ist)
MenkopUKM berharap kerjasama dengan seluruh Pemda terkait pendataan bagi siapa yang berhak mendapat bansos tersebut, agar bisa lebih tepat sasaran. "Seperti misalnya pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya, yang pasti belum terdata di dinas-dinas terkait," imbuh Teten.

Kemudian mereka akan mendapat pembinaan melalui aneka program pelatihan. Menurut Teten, pemerintah terus melakukan evaluasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menelurkan program baru untuk pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM.

"Karena, untuk bisa cepat pulih, koperasi dan UMKM yang jumlahnya mencapai 99% itu harus cepat dan segera diselamatkan," tandas Teten.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan para pelaku koperasi dan UMKM pernah pengalaman merasakan krisis seperti ini saat tertimpa bencana gempa pada 2006 silam. "Kita bisa bangkit. Dan untuk bangkit kita butuh survival spirit, termasuk aneka dukungan baik dari pemerintah pusat maupun daerah," pungkas Sri Sultan.

Ia menilai bahwa jajarannya sudah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai langkah strategis meringankan beban koperasi dan UMKM terdampak Covid-19.

Diantaranya, regulasi pembelian produk UMKM, pengembangan marketplace melalui Si Bakul Jogja, bebas ongkos kirim bagi UMKM pelaku digital, hingga pelatihan-pelatihan tata kelola bisnis berbasis digital. Termasuk pembukaan destinasi wisata dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

"Langkah-langkah strategis itu harus terakselerasi secara optimal, dengan melibatkan sinergi dan kerjasama dengan banyak pihak lintas sektoral dan wilayah," terang Sri Sultan.

sumber  : posk 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.